Serangkai.co.id – News Update

Menteri BUMN Erick Thohir kembali menunjukkan komitmennya dalam menata ulang tata kelola perusahaan negara. Kali ini, ia secara langsung menyambangi Gedung KPK untuk membahas pengawasan dan pencegahan korupsi, terutama dalam pengelolaan investasi melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Berikut 3 poin penting dari inisiatif ini:

1. Gandeng KPK untuk Maksimalkan Pengawasan Investasi

Erick Thohir menegaskan bahwa kedatangannya ke KPK bertujuan untuk memastikan langkah ‘bersih-bersih’ BUMN berjalan maksimal. Ia berharap, KPK bisa turut mengawasi ketat proses kerja BPI Danantara agar tidak menjadi celah baru bagi praktik korupsi. Konsultasi ini sekaligus menjadi awal dari rencana membangun sistem kerja sama yang terintegrasi antara Kementerian BUMN dan KPK.

2. Dorong Sistem Terpadu Sesuai UU BUMN Nomor 1 Tahun 2025

Erick menyebut pengelolaan BUMN kini memasuki era baru dengan diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2025. Dalam konteks ini, BPI Danantara sebagai pengelola investasi strategis membutuhkan sinkronisasi kuat antarlembaga. Tujuannya adalah memperkuat tata kelola dan menghindari tumpang tindih regulasi yang rawan disalahgunakan.

3. Pastikan Danantara Jadi Motor Ekonomi yang Transparan

Lebih dari sekadar mengelola aset, Erick ingin BPI Danantara mampu menghasilkan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional, terutama saat sumber daya alam mulai terbatas. Dengan menggandeng KPK, ia optimistis bahwa Danantara akan tumbuh sebagai lembaga investasi yang sehat, aman, dan selaras dengan visi Presiden RI dalam mendorong pertumbuhan berbasis tata kelola yang bersih.