DPR RI tengah membahas revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang kontroversial. Revisi ini berpotensi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pejabat eselon II seperti Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Dinas (Kadis), yang sebelumnya merupakan wewenang kepala daerah.

1. Fokus Revisi: Pasal 30 UU ASN

Gambar : Universitas Airlangga

Revisi UU ASN kali ini difokuskan pada Pasal 30, yang mengatur tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi. Perubahan ini akan memungkinkan Presiden untuk langsung mengatur posisi strategis seperti Sekda dan Kadis di seluruh Indonesia.​

2. Tujuan: Sistem Merit dan Rotasi Nasional

Gambar : BKPP Bengkalis

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa revisi ini bertujuan untuk menciptakan sistem merit yang merata secara nasional. Dengan menjadikan pejabat eselon II sebagai ASN pusat, rotasi dapat dilakukan antar daerah untuk pemerataan sumber daya manusia dan mencegah pelanggaran netralitas ASN menjelang pilkada.​

3. Kritik: Ancaman terhadap Otonomi Daerah

Gambar : Media Asuransi News

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengkritik rencana revisi ini karena dianggap mengancam prinsip otonomi daerah. Menurutnya, memberikan kewenangan penuh kepada Presiden dalam pengangkatan pejabat daerah dapat menafikan semangat desentralisasi yang diamanatkan oleh UUD 1945.​

4. Dampak: Sentralisasi dan Potensi Ketidaknetralan

Gambar : Rumus Pelajaran

Jika revisi ini disahkan, maka akan terjadi sentralisasi dalam pengelolaan ASN, yang sebelumnya menjadi kewenangan daerah. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidaknetralan ASN, terutama menjelang pemilihan kepala daerah, karena adanya intervensi dari pemerintah pusat.​