Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), berencana melaporkan empat individu ke pihak kepolisian terkait tuduhan bahwa ijazah sarjananya dari Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah palsu. Langkah ini diambil setelah tim kuasa hukum Jokowi mengumpulkan bukti-bukti yang dianggap cukup untuk menempuh jalur hukum.

1. Persiapan Laporan Hukum

Gambar : Suara

Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menyatakan bahwa berkas-berkas yang diperlukan untuk pelaporan telah mencapai tahap finalisasi. Menurutnya, saat ini mereka tinggal menunggu instruksi dari Jokowi untuk melanjutkan proses hukum.​

“Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar empat orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya,” ujar Yakub Hasibuan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/4/2025). ​

Yakub menambahkan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan mengarah pada dugaan tindak pidana, dan timnya telah mengumpulkan saksi-saksi serta data terkait perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut.​

2. Langkah Hukum yang Akan Ditempuh

Gambar : Tribun News

Meskipun belum mengungkap identitas keempat orang yang akan dilaporkan, Yakub menyebut bahwa jalur hukum yang akan ditempuh dalam waktu dekat adalah hukum pidana. Namun, jalur perdata juga tetap dipertimbangkan sebagai opsi hukum yang tersedia bagi Jokowi.​

“Masih kita tinjau lagi, namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, hak Bapak. Cuma di masa dekat ini mungkin tetap akan kita tempuh pidana,” tegas Yakub. ​

3. Respons Publik dan Kritik

Gambar : Kompas

Rencana Jokowi untuk melaporkan empat orang tersebut menuai beragam respons dari publik. Politikus Partai Demokrat, Andi Arief, mengkritik langkah tersebut dengan menyebutnya "tidak elok" bagi seorang mantan presiden untuk membawa pasal pencemaran nama baik dan berita bohong terhadap masyarakat yang pernah dipimpinnya ke pengadilan. ​

Andi Arief menyarankan agar Jokowi menempuh jalur somasi atau klarifikasi terlebih dahulu sebelum melibatkan proses hukum. Ia juga menilai bahwa keabsahan ijazah seharusnya tidak perlu dibuktikan di pengadilan, melainkan cukup dengan klarifikasi dari universitas terkait.