Prabowo Hapus Kuota Impor: 70% Pengusaha Tekstil Terancam Alih Profesi Jadi Pedagang

19 April 2025 14:57

Terverifikasi

Adya Salwa

Serangkai.co.id - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kebijakan kuota impor memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri tekstil nasional. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) memperingatkan bahwa langkah ini berpotensi membuat sekitar 70% pengusaha tekstil meninggalkan sektor industri dan beralih menjadi pedagang.

1. Kekhawatiran API terhadap Penghapusan Kuota Impor

Uploaded Image
Gambar : Rmol Id

Wakil Ketua Umum API, Ian Syarif, menyatakan bahwa penghapusan kuota impor dapat menyebabkan lonjakan barang impor yang membanjiri pasar domestik. Hal ini akan menekan margin keuntungan pelaku industri tekstil lokal, sehingga banyak yang mempertimbangkan untuk meninggalkan sektor manufaktur dan beralih ke perdagangan. Menurut Ian, membangun pabrik membutuhkan waktu dan investasi besar, sementara menjadi pedagang relatif lebih mudah dan cepat.

2. Ketimpangan Regulasi dan Maraknya Jasa Titip

Uploaded Image
Gambar : Kompas

Ian juga menyoroti ketimpangan dalam regulasi perizinan usaha. Ia membandingkan kemudahan mendirikan usaha virtual office dengan kesulitan membangun pabrik yang bisa memakan waktu hingga dua tahun. Selain itu, fenomena jasa titip (jastip) yang kembali marak, serta kebijakan yang memperbolehkan Tenaga Kerja Wanita (TKW) membawa barang senilai hingga US$ 1.400, dianggap turut menggerus industri kreatif dan UKM dalam negeri.

3. Tujuan Pemerintah: Mempermudah Iklim Usaha

Uploaded Image Gambar : Antara

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa penghapusan kuota impor bertujuan untuk merampingkan birokrasi dan mempermudah iklim usaha. Ia menilai bahwa pengusaha memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kebebasan bagi siapa saja yang ingin melakukan impor, terutama untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Kesimpulan

Rencana penghapusan kuota impor oleh Presiden Prabowo menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri tekstil.
API memprediksi sekitar 70% pengusaha tekstil akan beralih menjadi pedagang akibat tekanan dari barang impor.
Ketimpangan regulasi dan maraknya jasa titip turut memperparah kondisi industri tekstil dan UKM.
Pemerintah beralasan bahwa kebijakan ini untuk mempermudah iklim usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Refleksi

Kebijakan penghapusan kuota impor merupakan langkah berani yang bertujuan untuk mempermudah iklim usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, perlu diimbangi dengan perlindungan terhadap industri dalam negeri agar tidak tergerus oleh lonjakan barang impor. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan importir, tetapi juga mendukung keberlangsungan industri lokal dan pelaku UKM.